KEMBANGDESA, ID – Pemerintah Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto komitmen mempercepat penggunaan digitalisasi untuk pembayaran PBB.
Selain untuk memotong alur birokrasi administrasi, langkah itu bagian dari upaya jemput bola dan meningkatkan capaian pembayaran.
Kades Lakardowo, Mochamad Kusaini, mengatakan, Pemdes Lakardowo fokus pada peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan pembangunan.
Komitmen itu bagian upaya desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
’’Pembangunan infrastruktur tetap menjadi program prioritas. Namun, di sisi lain, tetap kita imbangi dengan peningkatan SDM kita, sehingga bisa berjalan beriringan,’’ ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan SDM memang harus berjalan beriringan untuk menghasilkan outcome yang optimal.
Berbagai langkah strategis sudah dilakukan.
Terbaru, Pemdes Lakardowo melalui BUMDes Arta Lindra, meluncurkan penggunaan digitalisasi pembayaran PBB dengan bekerjasama Bank Jatim.
Langkah itu bagian dari upaya jemput bola dan meningkatkan capaian pembayaran.
’’Dan alhamdulillah respons masyarakat sangat bagus. Banyak warga yang memanfaatkan BUMDes kita untuk pembayaran PBB. Warga juga diajarkan melek digitalisasi, sehingga tidak takut lagi nyantol. Karena uang langsung disetor masuk bank,’’ tegasnya.
Dukungan para kepala dusun dan BPD, menjadikan digitalisasi pembayaran PBB di Desa Lakardowo bisa optimal.
Hemat Kusaini, masyarakat dan pemdes menyadari jika tertib membayar pajak itu bagian dari kontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mojokerto.
Melalui BUMDes Arta Lindra, pihaknya optimistis pembayaran PBB di desanya tahun ini bisa melesat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
’’Kita targetkan pembayaran PBB minimal bisa di angka 90 persen, sekarang sudah 78-80 persen. Dengan digitalisasi ini, kita akan jemput bola dan secara masif kita sosialisasikan kepada masyarakat,’’ bebernya.
Tak sekadar itu, Lakardowo yang baru mendapatkan penghargaan predikat desa mandiri ini juga komitmen mengembangkan ekonomi kreatif warga.
Bekerja sama dengan Disperindag Kabupaten Mojokerto, pemdes melakukan pendampingan ratusan IKM dan UKM.
Mereka diberi pelatihan hingga pengurusan legalitas agar produk mereka bisa naik kelas dan bersaing di pasar lebih luas.
Mulai dari NIB, SNI, hingga sertifikat halal.
’’Legalitas ini kan sangat penting, makanya para IKM dan UKM, serta UMKM ini perlu kita edukasi agar produk mereka makin berkualitas dan bisa bersaing di pasar,’’ tandasnya. (ori/fen)
